TUGAS DAN FUNGSI


TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

 DKP

Pasal 5

  1. DKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  2. DKP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

 

 

 

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), DKP  menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana kerja dan evaluasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum  serta administrasi di bidang  kelautan dan perikanan;
  2. perumusan  dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
  3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
  4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pesisir;
  5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan dan  penerbitan surat pencatatan  usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha perikanan;
  7. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan pakan;
  8. perumusan dan pelaksanaan kebijakan budidaya perikanan dan pemberdayaan usaha perikanan;
  9. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  10. pengkoordinasian  pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Unit Pelayanan Teknis Daerah di bawahnya dan pelaksanaan kelompok jabatan fungsional;
  11. pengarahan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP); dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang  perikanan yang diberikan Walikota.

 

Bagian  Kedua

Sekretariat

Pasal 7

  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan, kepustakaan, pengelolaan aset,  kepegawaian, pelayanan teknis dan administratif, penyusunan perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan, pengelolaan anggaran.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana kerja Dinas;
  2. pengkoordinasian penyusunaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
  3. pengkoordinasian, pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan anggaran;
  4. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan kehumasan, kearsipan, kepustakaan,  pencatatan dan pelaporan aset,  kepegawaian, pelayanan teknis dan administratif;
  5. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset;
  6. pengkoordinasian penyusunan peraturan – peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan  yang berlaku;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  8. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;
  9. pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP); dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Pasal 9

  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris urusan penyusunan rencana, evaluasi kegiatan tahunan dan urusan administrasi keuangan.

 

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan dan rencana kerja dinas;
  2.  penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
  3.  penyusunan dan pelaksanan rencana kerja perencanaan dan evaluasi;
  4.  pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan anggaran;
  5. penyusunan laporan keuangan;
  6. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP Nihil);
  7. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
  8. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban belanja (SPJ);
  9. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  10. pelaksanaan fungsi akutansi;
  11. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP); dan
  12. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

 

 

 

Pasal 12

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja di bidang ketatausahaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
  2.  pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata laksana, administrasi perjalanan dinas, kehumasan kerumahtanggaan, kearsipan, kepustakaan;
  3.  pelaksanaan pelayanan teknis informasi komunikasi di lingkup dinas;
  4.  penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
  5.  pengelolaan, pencatatan, pelaksanaan pelabelan, pelaporan aset dinas;
  6.  perencanaan, pencatatan, pengolahan, pemantauan, penilaian dan pelaporan administrasi  dan kinerja kepegawaian;
  7.  penyusunan peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sesuai Peraturan perundangan- undangan yang berlaku; dan
  8.  pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

 

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 13

  1. Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, penerbitan surat pencatatan dan pendataan kapal nelayan kurang dari atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT) dan pengadaan kapal penangkap ikan kurang dari atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT) serta perencanaan, pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pesisir.

 

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
  2. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutan Ikan hidup (TPKPIH), Pencatatan Kapal Nelayan kurang dari atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT) untuk mendapatkan rekomendasi Bahan Bakar Minyak bersubsidi;
  3. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerbitan surat pencatatan dan pendataan ijin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kurang dari 5 Gross Tonnage (GT)  sampai dengan 10 Gross Tonnage (GT);
  4. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dalam  pengumpulan, penyediaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pendataan produktivitas perikanan tangkap;
  5. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi terhadap penggunaan, pengembangan dan pengendalian alat tangkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  6. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi terhadap perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana wilayah pesisir;
  7. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan pemberian rekomendasi dan fasilitasi riset, penelitian dan pembimbingan bagi sumberdaya manusia  yang berminat di bidang perikanan tangkap dan pesisir;
  8. pengkoordinasian  pelaksanaan tugas terkait terhadap Unit Pelayanan Teknis Daerah  dan pelaksanaan kelompok jabatan fungsional;
  9. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sesuai bidang tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai  dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 1

Seksi Kenelayanan

Pasal 15

  1. Seksi Kenelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
  2. Seksi Kenelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

 

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Seksi Kenelayanan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan kebijakan program kerja dan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
  2. pelaksanaan pendataan dan pembinaan nelayan kecil;
  3. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil;
  4. pelaksanaan pendampingan nelayan kecil;
  5. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha nelayan kecil;
  6. pelaksanaan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi nelayan kecil;
  7. pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan;
  8. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP); dan
  9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 2

 Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan

Pasal 17

  1. Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
  2. Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat pencatatan dan pendataan kapal nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi dan pengadaan kapal penangkapan ikan kurang dari atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT).

 

 

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan  program kerja dan kegiatan di bidang kapal dan alat penangkapan ikan bagi nelayan kecil;
  2. pelaksanaan penerbitan surat pencatatan kapal ikan dibawah atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT);
  3. pelaksanaan penerbitan surat pencatatan kapal pengangkutan ikan hidup dibawah atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT);
  4. pelaksanaan pendataan kapal ikan dan pengangkut ikan kurang dari atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT);
  5. pelaksanaan pengadaan kapal penangkapan ikan kurang dari  atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT);
  6. pelaksanaan pengadaan alat tangkap dan sarana kelengkapan kapal ikan kurang dari atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT);
  7. pelaksanaan penerbitan rekomendasi Bahan Bakar Minyak kapal perikanan kurang dari atau sama dengan 5 Gross Tonnage (GT);
  8. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP); dan
  9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Pesisir

Pasal 19

  1. Seksi Sarana dan Prasarana Pesisir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Pesisir mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan, penyediaan, pengelolaan   dan pemanfaatan sarana prasarana  wilayah pesisir.

 

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Pesisir menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan dan perencanaan  program kerja dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pesisir;
  2. pelaksanaan dan perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana pesisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian pemanfaataan dan pengendalian sarana dan prasarana pesisir di wilayahnya;
  4. pelaksanaan penyediaan  sarana dan prasarana  wilayah pesisir;
  5. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana wilayah pesisir;
  6. pelaksanaan pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana pesisir;
  7. pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pendataan, analisis dan pelaporan sarana dan prasarana wilayah pesisir;
  8. pelaksanaan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pesisir;
  9. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP); dan
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 21

  1. Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan dan  penerbitan surat pencatatan  usaha pembudidayaan ikan sesuai Peratuaran perundang-undangan yang berlaku, pemberdayaan usaha perikanan, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan pakan, budidaya perikanan.

 

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan;
  2. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha perikanan;
  3. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian rekomendasi ijin usaha perikanan dan  penerbitan surat Tanda Pencatatan  Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  4. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan  pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan pakan;
  5. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan budidaya perikanan;
  6. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dalam  pengumpulan, penyediaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pendataan produktivitas perikanan budidaya dan usaha perikanan;
  7.  pengkoordinasian  pelaksanaan tugas terkait terhadap Unit Pelayanan Teknis Daerah  dan pelaksanaan kelompok jabatan fungsional;
  8. perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sesuai bidang tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai  dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan

Pasal 23

  1. Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
  2. Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan usaha perikanan meliputi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

 

 

 

 

 

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan  penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  2. pelaksanaan  fasilitasi kemitraan usaha perikanan;
  3. pelaksanaan pemberian  kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dibidang usaha perikanan;
  4. pelaksanaan  pembinaan kelembagaan usaha perikanan;
  5. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan;
  6. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
  7. pelaksanaan fasilitasi pendataan usaha hasil perikanan;
  8. pelaksanaan fasilitasi promosi hasil perikanan;
  9. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP); dan
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya,

Kesehatan Ikan dan Pakan

Pasal 25

  1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
  2. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan perikanan budidaya  berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

 

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pakan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan perikanan budidaya berdasarkan RTRW;
  2. pelaksanaan penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
  3. pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
  4. pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
  5. pelaksanaan fasilitasi penyediaan penggunaan pakan ikan;
  6. pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana dan infrastruktur kawasan budidaya;
  1. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP); dan
  2.  pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 3

Seksi Produksi Budidaya Ikan

Pasal 27

  1. Seksi Produksi Budidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
  2. Seksi Produksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan /atau benih ikan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Seksi Produksi Budidaya Ikan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
  2. pelaksanaan pembinaan Cara Pembesaran Ikan yang Baik;
  3. pelaksanaan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
  4. pelaksanaan pelestarian benih ikan, calon induk dan induk;
  5. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana dan infrastruktur pembenihan;
  6. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana dan infrastruktur  pembesaran ikan;
  7. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP); dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Bagian kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

  1. Pada DKP dapat dibentuk Kelompok Jabatan fungsional.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  4. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelompok Jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB IV

TATA KERJA

        Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

  1. Kepala Dinas wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
  2. Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
  3. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

 

Pasal 32

  1. Setiap pimpinan pada DKP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
  2. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan DKP dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
  3. Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan DKP kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

 

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Rincian tugas dan fungsi DKP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

 

Pasal 34

Dalam hal dipandang perlu Peraturan Walikota ini dapat dievaluasi 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini berlaku.

 

 

 

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi  Dinas Daerah Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

 

                                                   Ditetapkan  di  Pekalongan

                                                 pada tanggal 1 Desember 2016

 

                                                                 WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

 

                                                  Ttd

 

                                                                ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

 

Diundangkan di Pekalongan

pada tanggal 1 Desember 2016

 

SEKRETARIS DAERAH,

 

 

 

 

 

SRI RUMININGSIH

 

KATEGORI

POLLING

Pendapat Anda tentang Website ini ?

Hasil
STATISTIK PENGUNJUNG
Alamat IP anda : 192.168.254.2
PENGUNJUNG HARI INI 11
PENGUNJUNG BULAN INI 24
TOTAL PENGUNJUNG 28391

VIDEO TERBARU

Lihat Full Screen